Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi 'Curah Gagasan Ekonomi Pancasila' yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Yogyakarta, Selasa (28/9). Acara diikuti secara luring dan daring.

Anggota Dewan Pengarah BPIP Sudhamek mengatakan, dalam demokrasi ekonomi, masyarakat membutuhkan perlindungan dari persaingan pasar. Persamaan hak politik juga memerlukan hak persamaan ekonomi agar rakyat memiliki kedaulatan yang sama.

"Polarisasi kaya miskin akibat globalisasi menimbulkan potensi konflik sosial, kesenjangan, dan krisis," ungkap Sudhamek.

Chairman Garudafood ini menegaskan perlunya Sistem Ekonomi Pancasila yang komprehensif. Salah satu solusi dari perspektif ekonomi dan bisnis dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika dapat melalui demokrasi ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kedaulatan, kesejahteraan dan keadilan.

"Inilah esensi Ekonomi Pancasila. Solusi yang paling tepat pada tataran mikro, adalah dengan membangun bisnis berlandaskan MBB (Mindfulness-Based Business atau MBB)," terang Sudhamek.

Berita Terkait : Ekonomi Pancasila Konkret Atasi Masalah Bangsa

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin Muhammad Idrus Taba menggambarkan apa itu Pancasila melalui geliat ekonomi pedagang antar pulau dan paterong di Makassar. "Saya pernah menawarkan program kerja sama Unhas dan Pelindo IV untuk mengembangkan nelayan dan pulau-pulau kecil. Namun nyatanya nelayan, orang pulau tak sepenuhnya menerima karena tidak sesuai kebiasaan mereka. Jadi kita perlu memahami ekonomi lingkungan," kata Taba.

Dia menilai gagasan Sistem Ekonomi Pancasila tidak bisa instan. Lantaran sarat nilai etik, moral, dan filosofis. Kajian ilmiah harus diperkuat hingga tataran operasional. "Agar tidak gamang dengan sistem ekonomi kita sendiri," tandas Taba.

Adapun Guru Besar Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kesenjangan ekonomi akibat pandemi jadi agenda dunia termasuk Indonesia. Lalu pemberlakuan Sistem Ekonomi Pancasila harus mampu memberikan koreksi fundamental terhadap pembangunan ekonomi yang berorientasi kepentingan konglomerasi. "Pembangunan yang tidak berbasiskan masyarakat luas tidak akan stabil dan berkelanjutan," ujar Syafruddin.

Sedangkan Guru Besar FEB UGM Catur Sugiyanto melihat kebutuhan rakyat tidak hanya materi saja, tapi juga sosial. Maka yang harus diajarkan itu ilmu ekonomi koperasi. "Berbeda dengan ilmu ekonomi ortodok, mengajarkan cara bekerjasama, bukan bersaing. Menghasilkan efisien tinggi," kata Catur.