Pendeklarasian masing-masing pasangan menimbulkan kegaduhan di publik akibat penentuan Cawapres. Kubu Jokowi dinilai memilih Maruf Amin atas desakan kelompok tertentu dalam koalisi yang mana sosok Mahfud MD kemudia mencuat ke permukaan yang dianggap sebagai korban PHP Cawapres Jokowi. Pun demikian di kubu Prabowo munculnya Sandi Uno sebagai pasangan Cawpares Prabowo menimbulkan polemik berupa isu mahar politik. Antara PHP dan Mahar kemudian menjadi perbincangan hangat hingga kini di masyarakat.

Inilah ujian soliditas kubu Jokowi maupun kubu Prabowo, jika tidak disikapi dengan tepat isu PHP dan mahar politik jelas akan memberikan dampak kepada masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Dampak paling buruk tentu saja adalah adanya perbedaan beda pilihan yang tumbuh di internal koalisi yang secara perlahan menggerogoti kekuatan internal. Ancaman terberat tentu saja adalah jika muncul baik dalam skala terang-terangan atau di bawah tangan, adanya perpindahan dukungan (dalam bahasa yang lebih ekstrim bisa disebut sebagai “pengkhianatan”), jika ini terus tumbuh efek paling nyata adalah semakin tidak solidnya koalisi para kelompok pendukung dan puncaknya adalah tidak berjalannya mesin politik dukungan Capres-Cawapres.

Perlahan namun pasti dua kubu mulai berusaha perlahan mengikis kegaduhan akibat pemilihan Cawapres, menetralisir dan merangkul kembali kubu-kubu yang dinilai kurang puas atas pemilihan Cawapres. Semakin cepat terlepas dari kegaduhan maka semakin maksimal kinerja pemenangan Capres dan Cawapres, mengingat penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak yaitu Pileg dan Pilpres. Para elit politik dipaksa memeras otak dan bekerja keras memenangkan Capres-Cawapres sekaligus berjuang mendulang suara maksimal bagi Paprol besar dan berjuang menembus PT (parlementhery threshold) 4%, bagi Parpol papan tengah, Paprol kecil dan Parpol baru. Beberapa Parpol berharap dapat tuah dari keuntungan pencapresan, baik mendapatkan limpahan suara berupa Jokowi efek atau Prabowo efek atau malah mendapatkan keuntungan modal sosial lainnya.

Pada kontestasi 2019 nampaknya masyarakat kembali akan disuguhi politik pencitraan, pencitraan masih menjadi andalan bagi pasangan Capres dan Cawapres dengan konten yang diolah masing-masing kubu. Politik identitas masih terus ada meskipun agak sedikit menurun tensinya. Praktik klienteisme nampaknya justru semakin menguat dan terlihat sangat massif.

Berdasarkan hasil penelitian KITLV-Jakarta tahun 2014 tentang praktik klienteisme di Indonesia, dimana penulis terlibat aktif dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berada pada puncak praktik klienteisme, dalam bahasa sederhananya politik transaksional. Berdasarkan temuan penelitian bahwa 40% responden meyakini bahwa kontrak-kotrak bisnis besar diberikan kepada pendukung saat kampanye, 60% lebih PNS dan timses mendapatkan kenaikan jabatan atau menduduki jabatannya sebagai hadiah dari dukungan pada pasangan calon, bahkan anggaran besar pemerintah 60% digunakan atau dibagikan kepada para kubu pendukung pemerintah terpilih, bahakn 60% pemilih mengaku menerima uang atau pemberian hadiah lainnya dari calon legislative, dan 13% mengaku mendapatkan imbalan dari memilih pasangan Capres-Cawapres (lihat International Foundation for Election Studies [IFES], 2014). Hal ini menggambarkan betapa massifnya politik transaksional baik pada Pilkada 2012 maupun Pilpres 2014, demokrasi Indonesia adalah demokrasi wani piro.

Gejala massifnya demokrasi wani piro pada Pileg dan Pilpres 2019 sangat kentara, tingginya biaya politik, aktifnya para sponsor yang berharap mendapatkan keuntungan dari kandidat, terus tumbuh berkembang pada perhelatan Pilkada serentak hingga yang terdekat kemaren tahun 2017-2018. Saat ini baik pasangan capres-Cawapres, petinggi Parpol, Caleg, berbondong-bondong bekerja keras mendapatkan sponsor guna memuluskan agenda pemenangan Pileg dan Pilpresnya.  Maka bisa dipastikan siapapun presiden dan wakil presiden terpilih 2019 akan sulit nampaknya lepas dari jeratan realitas politik transaksional yang semakin mengakar.

Maka tidak heran jika Parpol pengusung dan pendukungpun dihadapkan pada realitas politik praktis, bagaimana pengamanan suara pada Pileg 2019. Tentu parpol pengusung dan pendukung berharap tuah limpahan dukungan dari Capres yang diusung, sementara mesin relawan fokus pemenangan Capres, disisi lain saat ini relawan juga sudah banyak yang mengambil peran dalam Parpol bahkan menjadi salah satu Caleg. Karenanya Pemilu 2019 akan semakin sulit harapan Parpol bergantung kepada Capres dengan harapan limpahan suara, begitu pula pada pasangan Capres-Cawapres akan menajdi blunder besar jika hanya mengandalakan mesin Parpol pengusung, karena bisa dipastikan Parpol dan Caleg lebih memprioritaskan pemenangan dirinya dan membesarkan Parpolnya ketimbang Capresnya.

Hasil temuan seurvei LSIN yang dilakukan di bulan Agustus 2018 menunjukkan bahwa Jokowi atau Prabowo efek terhadap perolehan suara legislatif tidak muncul, justru sebaliknya pemilih loyalis Parpol konsisten terhadap pilihannya, Capresnya pun demikian konsisten terhadap pilihannya. Misalnya ada pemilih PPP dan Capresnya memilih Prabowo, sebaliknya ada pemilih Gerindra Capresnya memilih Jokowi. Fenomena ini menggambarkan seolah pemilih sudah memantabkan pilihannya baik pada Pilegnya, maupun Pipresnya, apalagi pada saat pilihan kertas suara terpisah sehingga efek Parpol dan Pilpresnya sulit maksimal. Pilpres dan Pileg bersamaan tapi secara teknis dibilik suara terpisah.

Karenanya strategi efektif pemenangan adalah kesolidan tim pendukung pasangan Capres-Cawapres, semakin pudar dan keropos semakin besar peluang untuk kalah pada Pilpres 2019. Selebihnya adalah peran dalam membangun marwah piliknya melalui program-program pencitraan dan konten pesan politik yang digunakan. Mesin utama sejatinya adalah para Caleg yang bertupur di akar rumput, merekalah sejatinya mesin politik Parpol dan Capres, merekalah yang mampu menggiring dan merebut suara pemilih, persaingan ketat bahkan tidka saja terjadi pada internal Parpol, antar Parpol dalam satu koalisi, dan yang lebih besar antar koalisi.

Oleh : Yasin Mohammad (Direktur Eksekutif LSIN)