Deskripsi

Rumah susun merupakan solusi kehidupan perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan. Disisi lain regulasi yang mengatur rumah susun belum memadai, dimana hanya ada Undang-Undang rumah susun, saat ini belum ada Undnag-Undang tentang pengelolaan rumah susun. Padahal kedua produk hukum tersebut sangat penting dan saling memiliki keterkaitan.

Hal hal tentang pengelolaan rumah susun sejauh ini hanya disiispkan dalam pasal-pasal di Undnag-Undang rumah susun. Dampaknya, secara hukum menimbulkan multi tafsir terutama bagi kalangan pelaku usaha rumah susun, penghuni, dan pemilik.

Ketentuan pasal 74 ayat (1) UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun  mengatur kewajiban para pemilik dan penghuni rumah susun untuk membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni nampaknya sulit diimplementasikan karena adanya pasal 75 ayat (1) khusus mengenai kata “memfasilitasi” menimbulkan multi tafsir  (obsecure of norm) dan normanya tidak lengkap (incomleted of norm) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Buku ini merupakan hasil disertasi penulis yang melakukan penelitian tentang rumah susun. dengan menggunakna 4 pendekatan yaitu pendekatan perundnag-undnagan, perbandingan hukum, konsep, dan filosofis untuk menjawab kata “memfasilitasi”.