Deskripsi

Otonomi berarti hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. Dalam Negara Kesatuan seperti Indonesia otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (central government), sedangkan Pemerintah Daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, dimana otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.

Sementara ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah merupakan Wilayah Perdagangan Bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN, dimana pada tahun 2003 arus lalu lintas barang dagangan, yang berasal dari negara-negara anggota bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tarif 0-5% dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tarif (NTB’s). AFTA ini disepakati pada waktu KTT ASEAN tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura.

Buku yang ada di tangan Anda ini akan banyak membahas tentang mengapa kandungan isi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur Pasal mengenai Proses Kawasan Perdagangan Bebas (AFTA) di Indonesia? dan Bagaimana implikasi Kawasan Perdagangan bebas (AFTA) terhadap Pemerintahan Daerah?. Selamat membaca!