Deskripsi

Lahirnya koalisi partai politik tidak terlepas dari ruang yang diberikan oleh UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali. Di mana dalam amandemen tersebut telah terjadi beberapa perubahan krusial berkaitan dengan masalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR berubah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Meskipun dalam sistem presidensial tidak mengenal koalisi, namun, kata-kata “gabungan” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilihan umum untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya.

Buku yang ada di tangan Anda ini banyak membahas hubungan presiden dengan partai koalisi, terutama pasca reformasi yang sering kali mengalami pasang surut seiring terjadinya gesekan dan tolak tarik kepentingan terkait masalah pembentukan kabinet. Sehingga tidak jarang jalur kompromi dan transaksional seringkali ditempuh antara partai koalisi dengan presiden yang berujung kepada power sharing dan bagi-bagi jatah menteri yang menjadikan hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri sudah tidak bermakna lagi. Selamat Membaca!